Hasil Kesiapan RTRW Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa skala kesiapan RTRW Provinsi memiliki rentang nol sampai sembilan dengan skala tertinggi ialah sembilan yang menyatakan bahwa RTRW tersebut sudah mencapai tahap legalitas hukum: peta tersebut sudah menjadi Undang-Undang.

Sedangkan Kalimantan Selatan baru mencapai tahap verifikasi data lapangan. Begitupun, Kalimantan Tengah. Ia baru mencapai level enam: peta rencananya sudah rampung.

Peta yang sudah masuk ke dalam Perda disebut RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Berkaitan dengan program pembangunan, RTRW ini dianalogikan sebagai contekan pemerintah dalam membangun sebuah kota.

Oleh karena itu, saya bertaruh bahwa dapat dipastikan pemerintah pusat memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru karena RTRW Provinsi tersebut sudah selesai. Pemerintah tidak perlu kalut membuat RTRW, wong sudah ada contekannya toh.

Namun, tidak mustahil bagi pemerintah memilih Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah. Jika pemerintah bertingkah laku seperi itu, menurut saya hal tersebut merupakan langkah bunuh diri pemerintah Indonesia. Mengapa?

Membuat peta hingga menjadi perda atau RTRW merupakan proses yang sangat melelahkan. Proses tersebut memerlukan banyak manusia, tenaga, pikiran, duit, alat dan konsistensi.

Mulai dari pengambilan data lapangan, memasukkan data tersebut ke komputer, mengolah, membuat peta kemudian verifikasi data, mengoreksi kembali kesesuaian peta dengan data asli di lapangan, dan proses lainnya hingga menjadi RTRW. Setiap tahapan tersebut pun memiliki kendalanya masing-masing.

Misalnya, pengambilan data lapangan. Permasalahannya cukup banyak mulai dari cakupan wilayah provinsi yang sangat luas; medan alam yang cukup terjal: hutan belantara, pegunungan terjal, dan lain-lain; belum lagi, kondisi cuaca dan iklim yang tidak bersahabat: cuaca berawan dapat menghalangi citra satelit dalam pengambilan foto udara; hujan badai, angin topan, banjir hingga kebakaran hutan dapat menganggu pengambilan data secara manual.

Berdasarkan keruwetan tersebut, pembuatan peta menjadi sebuah perda atau RTRW membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan, pemerintah sudah menargetkan bahwa pemindahan ibu kota rampung di tahun 2024 sehingga untuk mempercepatnya, pemerintah seharusnya mengambil opsi: Kalimantan Timur dikarenakan RTRW provinsi tersebut sudah beres dan sudah memiliki legalitas hukum yaitu dalam bentuk Perda.

2. Kondisi Fisik: Kerentanan terhadap Bencana
Setelah berkutat dengan legalitas hukum, salah satu aspek yang fardu ain diperhatikan oleh pemerintah dalam pemindahan ibu kota ialah aspek geologis. Dikarenakan definisi geologis terlalu umum, saya mengerucutkan aspek geologis menjadi kerentanan terhadap bencana.

Berdasarkan data dari BNPB bahwa hingga per tanggal 12 Agustus 2019, bencana yang terjadi di Kalimantan Timur lebih sedikit dibandingkan Kalimantan Tengah atau Kaimantan Selatan. If you do not trust me, you can access this link: Data Informasi Bencana Indonesia BNPB to know that truth.

Sumber: http://dibi.bnpb.go.id

Gambar di atas merupakan salah satu screenshot dari laman BNPB terkait jumlah bencana yang terjadi di Indonesia dari Januari 2019 hingga saat ini. 

Dari laman tersebut, kawan-kawan dapat mengetahui bahwa Kalimantan Timur lebih sedikit mengalam bencana dibandingkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki tingkat kerentanan bencana yang lebih kecil dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah – sehingga Kalimantan Timur lebih aman untuk dijadikan lokasi ibu kota yang baru.